Anggaran pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN membengkak?
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membenarkan bahwa anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN membengkak lantaran digelar di dua tempat sekaligus.
Meskipun, klaimnya, pembengkakan anggaran tersebut tidak signifikan.
Merujuk pada temuan LSM Fitra klik here tahun 2012, gelaran peringatan HUT RI menelan anggaran Rp7,8 miliar. Dana itu terbilang fantastis untuk sebuah acara seremonial kenegaraan, kata LSM Fitra.
Bagaimanapun, menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, pembengkakan anggaran acara itu "bakal lebih besar".
Pasalnya selain dilaksanakan di dua tempat, infrastruktur serta sarana-prasarana di IKN belum sepenuhnya siap.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya bilang bandara VVIP yang sedianya digunakan untuk menyambut tamu-tamu negara di Peringatan HUT RI 17 Agustus masih dalam proses pengerjaan pemadatan tanah.
Perkiraan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bandara VVIP itu rampung akhir Agustus.
Itu mengapa untuk mengangkut para tamu undangan ke IKN pemerintah menyewa mobil dan menyiapkan bus.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyebut pihaknya menyiapkan kendaraan untuk rangkaian pergerakan presiden sekitar 30 unit saja.
Dia juga membantah klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kaltim, Damun Kiswanto, yang menyebut Kemensetneg telah meneken kontrak sewa 1.000 unit mobil.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama. Ia bilang pemerintah menyewa sekitar 100 kendaraan untuk kebutuhan operasional saat upacara HUT RI di IKN.
Sedangkan untuk mobilisasi dari dan ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN, sarana transportasi yang digunakan bersifat massal seperti bus.
Pemborosan anggaran? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan membengkaknya anggaran untuk menggelar perhelatan upacara peringatan HUT RI tahun ini merupakan "konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN".
"Ini juga konsekuensi karena semuanya serba terburu-buru," imbuhnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
"Selain itu pelaksanaan HUT RI di IKN adalah janji Presiden Jokowi dua tahun lalu, jadi enggak ada exit strategy selain bikin di dua tempat."
Namun terlepas dari itu, Bayu meyakini apa yang disebutnya sebagai "kengototan" Presiden Jokowi untuk menggelar peringatan HUT RI di IKN bukan urusan seremonial semata.
Tetapi menjadi pertaruhan politik Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya di akhir masa jabatannya.
Meskipun sebutnya harga yang harus dibayar adalah mengorbankan anggaran yang besar dan rasa empatinya ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.
"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus... ini jelas menyakiti hati rakyat," ujar Bayu.
"Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," sambungnya.
